Administrative Reform

eJournal Program Magister Ilmu Administrasi Negara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMETAAN TEMATIK DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (ADE CHANDRA WIJAYA)

Submitted by: Chandra Wijaya, Ade
On: Feb 10, 2017 @ 1:49 AM
IP: 36.74.235.179

  • Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMETAAN TEMATIK DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • Pengarang (nama mhs): ADE CHANDRA WIJAYA
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Implementasi kebijakan pemetaan tematik untuk pemberian HGU di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sasarannya adalah penyediaan data tematik sebagai bahan informasi dalam pengambilan suatu keputusan untuk pemberian HGU atas suatu bidang tanah. Dalam implementasinya, terjadi multi intepretasi oleh pelaksana kebijakan mengenai standar pelaksanaannya semenjak diterbitkannya Surat Edaran Kepala BPN Nomor : 2/SE-100/I/2015. Kebijakan ini belum terkomunikasikan secara baik. Sementara sumberdaya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mendukung implementasi kebijakan pemetaan tematikdimaksud. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemetaan tematik untuk pemberian HGU di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur meliputi pentingnya hasil pemetaan tematik, kecukupan sumberdaya, tersedianya alokasi anggaran, tersedianya fasilitas aplikasi komputerisasi pertanahan (Geo-KKP) sebagai sarana komunikasi online, dan yang terpenting adalah adanya dukungan dari pelaksana di tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Pertanahan.Sedangkan faktor penghambatnya adalah terjadinya multiinterpretasi dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang belum terbangun secara baik, sumberdaya manusia kurang secara kualitas dalam hal pengolahan data, dan belum ada kebijakan yang terbaru terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, sementara dua kebijakan teknis pemetaan tematik berupa Surat Edaran Kepala BPN tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang telah dicabut.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi Kebijakan, Pemetaan Tematik, Hak Guna Usaha
  • NIM: 1402016054
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2014
  • Program: Magister Ilmu Administrasi Negara
  • Sumber tulisan: Tesis
  • Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS dan Dr. Rita Kalalinggi, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Administrative Reform
  • Volume: 5
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2017
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): EJOURNAL AR Ade Chandra W (02-10-17-01-49-57).doc (132 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): EJOURNAL AR Ade Chandra W (02-10-17-01-49-57).pdf (187 kB)