Administrative Reform

eJournal Program Magister Ilmu Administrasi Negara

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Agus Indra Gunawan)

Submitted by: Indra Gunawan, Agus
On: Feb 23, 2017 @ 12:07 AM
IP: 36.82.189.211

  • Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
  • Pengarang (nama mhs): Agus Indra Gunawan
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi peraturan kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Suveyor Berlisensi Dalam Upaya Peningkatan pengukuran dan pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Suveyor Berlisensi Dalam Peningkatan pengukuran dan pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 tahun 2013 tentang Suveyor Berlisensi dalam upaya peningkatan pelayanan pengukuran dan pemetaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi beberapa aspek, seperti komunikasi, sumber daya manusia,disposisi dan karakteristik agen pelaksana. Keempat aspek tersebut terlaksana dengan baik dalam rangka Peningkatan Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun faktor Penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Tentang Surveyor Berlisensi, antara lain adalah belum adanya regulasi mengenai penempatan wilayah kerja dan belum adanya kontrak kerja sehingga kalau ada tawaran dengan gaji yang lebih besar kemungkinan akan pindah. Faktor pendukung pihak surveyor yang ditujuk Kantor pertanahan memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan tugasnya, serta sarana prasarana untuk pengukuran dan pemetaan tersedia di Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, peraturan, pengukuran dan pemetaan, surveyor berlisensi
  • NIM: 1402016010
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2014
  • Program: Magister Ilmu Administrasi Negara
  • Sumber tulisan: Tesis
  • Pembimbing: Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Dr. Iman Surya, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Administrative Reform
  • Volume: 5
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2017
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): EJOURNAL Administrative Reform Agus Indra Gunawan (02-23-17-12-07-22).doc (126 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): EJOURNAL Administrative Reform Agus Indra Gunawan (02-23-17-12-07-22).pdf (190 kB)