Administrative Reform

eJournal Program Magister Ilmu Administrasi Negara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT (JOHN HERMABIN)

Submitted by: hermabin, john
On: Aug 27, 2014 @ 2:36 AM
IP: 180.246.138.242

  • Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT
  • Pengarang (nama mhs): JOHN HERMABIN
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman.
    Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada periode 2012/2013 sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009,dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 tahun 2010 secara implementatif mengindikasi sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian secara aplikatif dihadapkan pada mekasime atau jalur birokrasi yang panjang sehingga bantuan terjadi kelambatan dalam penyalurannya yang berujung pada tidak selarasnya antara program kerja dengan pendanaan yang disalurkan bahkan lebih jauh lagi akan mengganggu proses proses belajar mengajar. Besarnya dana BOSDA yang diterima pihak siswa SMA Negeri 1 Sendawar belum sesuai dengan ketentuan. Meskipun dari sisi jumlah relatif kecil namun dalam 1 tahun ajaran ini telah mampu mendukung proses belajar mengajar di lembaga tersebut yaitu dengan tersedianya buku-buku sekolah, perbaikan sarana-prasarana sekolah dan membantu penyediaan dana untuk guru-guru honorer yang saat ini keberadaannya dirasa masih sangat dibutuhkan. Adapun faktor penghambatnya adalah legalitas kebijakan kurang kuat, prosedur dan sistem pelaporan yang masih cukup menyulitkan dan keterlambatan pencairan dana.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi Kebijakan, BOSDA, Kutai Barat.
  • NIM: 1202016061
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program: Magister Ilmu Administrasi Negara
  • Sumber tulisan: Tesis
  • Pembimbing: Dr. Djumadi, M.Si dan Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Administrative Reform
  • Volume: 2
  • Nomor: 3
  • Tahun: 2014
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): 02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap (1) (08-27-14-02-36-42).doc (112 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap (1) (08-27-14-02-36-42).pdf (258 kB)