Administrative Reform

eJournal Program Magister Ilmu Administrasi Negara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Akhmad Sarbini )

Submitted by: ,
On: Jul 28, 2016 @ 4:41 AM
IP: 36.83.45.49

  • Judul artikel eJournal: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
  • Pengarang (nama mhs): Akhmad Sarbini
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan proses penerbitan KTP-el. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Implementasi kebijakan Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Admnistrasi Kependudukan, berupa penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal hal tersebut ditandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokomen kependudukan berupa KTP-el, hal tersebut disebabkan oleh : peralatan yang berada dikecamatan mengalami kerusakan seperti alat perekaman dan komputer server, jaringan internet dengan sinyal yang lemah bahkan ofline yang menyebabkan data yang sudah dinput hilang dan adanya data ganda serta perubahan elemen data penduduk sehingga proses percetatakan KTP-el terganggu, kemudian hal tersebut juga disebab keadaan non teknis yaitu terlambatnya permintaan blanko dan tintah ke adminduk pusat Jakarta. Faktor yang mendukung antara lain: 1) komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas dan Kecamatan, 2) kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan menggundang Instansi, Lembaga atau SKPD yang terkait dengan masalah penduduk. 3) Implentasi Kebijakan juga didukung dengan 2 mata anggaran yaitu APBD dan APBN walau pun anggaran APBN belum mencerminikan sesuai dengan karakteristik daerah. 4) serta memiliki sumber daya aparatur yang cukup.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Administrasi Kependudukan, Implementasi, Kebijakan, Kutai Kartanegara.
  • NIM: 13020160082
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2013
  • Program: Magister Ilmu Administrasi Negara
  • Sumber tulisan: Tesis
  • Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Dr. H. Achmad Djumlani, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Administrative Reform
  • Volume: 4
  • Nomor: 3
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): jurnal akhmad sarbini – perubahan (07-28-16-04-41-38).doc (125 kB)
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): jurnal akhmad sarbini – perubahan (07-28-16-04-41-38).pdf (280 kB)